Siswa dan Guru di Jember Diduga Keracunan MBG, Fraksi PPP Minta Tindak Tegas SPPG

TAPALKUDA.DISWAY.ID - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jember meminta pihak terkait agar memberikan sangsi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyuplai MBG hingga menyebabkan dugaan keracunan bagi siswa dan guru SMPN 1 Umbulsari.

"Kami sangat prihatin dengan kejadian yang ada di SMPN 1 Umbulsari. Tentunya, SPPG di perlu memperketat, memperhatikan lagi dari pada keamanan pangan, kebersihan dan gizi yang seimbang," kata Ketua Fraksi PPP DPRD Jember, Ikbal Wilda Fardana, Jumat (6/2/2026).

Karena menurutnya, dari struktur SPPG disitu sudah lengkap, ada ahli gizi dan sebagainya. Jadi yang paling penting makanan harus bersih dan kalau tidak bersih serta lainnya, akan mengurangi minat atau nafsu makan penerima.

"Itu yang perlu diperhatikan. Karena, kalau kejadian ini kembali terulang, ini akan menajdi dampak pada SPPG yang lain juga," jelasnya.

"Ini akan menajdi trauma kepada siswa yang menerima MBG tersebut. Contoh seperti SMPN 1 Umbulsari yang kemarin siswa dan gurunya mengalami mual, muntah, diare, ini ketika mau menerima MBG lagi pasti akan menjadi trauma," ungkap Ikbal.

Maka dari itu, sementara pihak SMPN 1 Umbulsari menghentikan distribusi MBG ke sekolahnya, karena dikuatirkan terjadi lagi dan para siswa masih trauma.

Bahkan bila perlu, anggota DPRD asal Daerah Pemilihan 7 Jember tersebut menyarankan, agar pihak guru memberikan sampling atau mengecek terlebih dahulu MBG yang baru tiba di sekolah, sebelum dibagikan ke penerimanya.

"Karena porsi yang dimasak luar biasa banyak, jadi butuh perhatian terhadap makanan yang diolah tersebut," urainya.

Dengan peristiwa keracunan yang terjadi di SMPN 1 Umbulsari ini, Ikbal meminta pihak terkait agar memberi sangsi tegas kepada SPPG.

"Kalau tidak ada sangsi tegas gimana? Baik dari penggantian makanan yang sudah diserahkan atau yang menyebabkan keracunan atau tidak layak untuk dimakan, atau juga p engembalian anggaran mungkin, karena sudah dianggarkan," tegasnya.

Bahkan bila perlu juga, SPPG diberi sangsi ekstrim seperti pencabutan izin, kalau memang dirasa pelanggarannya cukup berat. Kalau tidak ada sangsi bisa disepelekan. Karena sudah terjadi berulang kali, meskipun berbeda SPPG," ungkapnya.

Ketua Fraksi PPP mengatakan, agar peristiwa ini dijadikan pelajaran oleh SPPG agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi lagi. Memang untuk saat ini rata-rata masih pelajar, apalagi nanti kedepan ibu hamil nanti juga sebagai penerima MBG.

"Kita semua mendukung, karena program ini bagus. Namun dibawah atau penerima juga perlu diperhatikan, jangan sampai berdampak buruk bagi penerima," tandasnya. (*)

Sumber: