Tidak Satu Pun Pokir Direalisasi, Anggota Dewan PDIP Angkat Bicara

TAPALKUDA.DISWAY.ID - Tidak terealisasinya usulan pokok pikiran  (Pokir) DPRD Jember oleh pihak eksekutif juga menjadi sorotan Tabroni, anggota DPRD Jember dari Fraksi PDIP. Bahkan, Tabroni sempat menjadi sasaran pertanyaan masyarakat lantaran semua usulan pokir yang diajukannya, tidak satu pun yang dieksekusi oleh eksekutif. Padahal, semua usulan sudah dibahas dan anggarannya masuk dalam APBD dan disetujui bersama.

"Bila di rata-rata hampir lebih 80 persen usulan pokir dewan tidak direalisasikan pihak eksekutif," ujar Tabroni.

Maka dari itulah, pihaknya wanti-wanti kepada semua OPD agar usulan pokir tahun 2026 dan usulan pokir untuk tahun 2027 yang akan dibahas, tidak sekadar angin segar bagi anggota dewan.

"Terpenting itu realisasinya. Kita sudah serap aspirasi dan mengusulkan pokir dan sudah dibahas, tapi nanti kasusnya sama OPD takut untuk merealisasikan dengan berbagai alasan," paparnya.

Tabroni menjelaskan, sebagai anggota dewan, dirinya menampung aspirasi dan keinginan masyarakat ketika dilakukan reses turun ke bawah. 

"Ada yang ingin perbaikan jalan, ada yang ingin bantuan agar usaha UMKM lebih maju, maupun ingin beternak dan pelatihan.

"Dari berbagai aspirasi dan masukan tersebut, anggota dewan membuat usulan program untuk masyarakat," ujarnya. 

Kenyataannya, setelah usulan pokir dibahas bersama dan anggarannya sudah masuk dalam APBD, ternyata tidak direalisasikan juga oleh OPD terkait. 

"Ketika tidak terealisasi, penjelasannya juga tidak jelas. Meski sudah ada survei, faktanya tidak juga direalisasi. Ini yang kita bingung," ujarnya. 

Yang tidak habis pikir, kata Tabroni, dari semua  pokir yang diusulkan dirinya, tidak satu pun yang direalisasikan. Apa yang terjadi pada dirinya, lanjut Tabroni, juga terjadi hampir semua anggota dewan. "Kalau saya nol tidak ada realisasi sama sekali. Rata-rata anggota dewan begitu semua. Hampir 90 persen saya kira" tegasnya.

Tabroni berharap, karena usulan dewan lewat pokir diatur dalam undang-undang dan menjadi hak dewan, maka pihak eksekutif hendaknya melaksanakannya. Apalagi sudah dibahas dan disetujui bersama dalam APBD. 

Tabroni selaku anggota dewan, siap menyesuaikan pokir sesuai prioritas pembangunan,

 "Misalnya  pengentasan kemiskinan, harus disepakati bersama apa saja program pengentasan kemiskinan yang bisa dilaksanakan. Jangan sampai beda tafsir terkait program pengentasan kemiskinan," ungkapnya.

Tentu saja, selaku wakil rakyat, dirinya kecewa dengan tidak terelasinya pokir dewan "Termasuk masyarakat juga kecewa," ujarnya. Dijelaskan, selaku anggota dewan, pihaknya hanya sekedar mengusulkan, sedangkan eksekusi tetap di tangan eksekutif. (*)

Sumber: