Ia mengakui berbagai upaya Pertamina, seperti program CSR dan digitalisasi, sudah dilakukan. Namun, ia menilai masalah penyimpangan masih terus terjadi.
Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh “keahlian masyarakat dalam memanipulasi,” baik dari sisi kelengkapan administratif maupun penyalahgunaan dokumen.
Bambang menegaskan, solusi yang paling efektif adalah dengan memastikan barcode hanya diberikan kepada orang yang betul-betul memenuhi kriteria.
Pendekatan ini diyakini dapat meminimalisir penyalahgunaan dan memastikan subsidi tepat sasaran. Dengan demikian, bantuan pemerintah akan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. (*)