DPRD Jember Sidak Saluran Irigasi Tak Berfungsi Baik Akibat Bangunan Perumahan

TAPALKUDA.DISWAY.ID - DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak (sidak) saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik, akibat adanya bangunan perumahan Rengganis Residence 2 di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Jember.

Kelompok tani setempat, Marzuki menyampaikan keluhan yang disampaikan ke Komisi C DPRD Jember, berkaitan dengan saluran irigasi yang telah tertutup bangunan.

"Keluhan kami sebagai petani, karena adanya saluran irigasi yang tertutup oleh bangunan perumahan. Sehingga tidak bisa mengaliri sawah kami dengan baik," ungkapnya, Jumat (14/11/2025).

Menurutnya, selama ini para oetani yqng terdampak mengandalkan sewa alat penyedot air agar bisa mengairi sawah.

"Kami akhirnya pakai mesin penyedot air, sehingga menambah cost untuk produksi di lahan pertanian ini. Dengan ini kami berharap ada tindaklanjut, sehingga aliran air dari sungai bisa teraliri kembali," ungkapnya.

Senada juga disampaikan pengurus Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa) setempat, Arif Wibowo, yang menyayangkan jika adanya alih fungsi lahan ini membuat petani menjadi kesulitan mencair air.

"Ini kan saluran irigasi tersier, kalau ini ditutup maka akan merugikan petani di sini," paparnya.

Sementara itu, Koordinator Sumber Daya Air Kecamatan Sumbersari Agus menerangkan, terkait penutupan saluran air ini secara eksisting bahwa saluran tersier dari BK 11 dan 12.

"Baku sawah dari saluran irigasi ini dirasa merugikan petani, dan pengembalian eksisting ini bisa dilakukan agar sawah kurang lebih 2-3 hektar bisa lebih produktif," sambungnya.

"Bila dibuatkan irigasi baru, maka harus sesuai eksisting lama sehingga sesuai kajian tidak bisa membuat saluran baru. Karena akan mempengaruhi elevasinya," jelasnya.

Disitulah, para petani melaporkan keluhan adanya saluran irigasi pertanian yang kurang baik ke Komisi C DPRD Jember.

Sedangkan, Sekretaris Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto menyampaikan setelah melihat langsung memang ada penutupan saluran irigasi pertanian.

"Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab dari pihak perumahan, sehingga mengakibatkan sawah milik petani menjadi terdampak," terangnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta kepada dinas terkait untuk bisa memastikan site plan perumahannya saat hendak membangun.

Sumber: