Komisi D Pelototi Anggaran Penanganan Stunting

TAPALKUDA.DISWAY.ID - Komisi D DPRD Jember memelototi anggaran penanganan stunting. Ini mengingat angka stunting di Kabupaten Jember masih cukup tinggi, sehingga upaya penanganan stunting harus diimbangi serius dengan penyediaan anggaran yang memadai.

Maka dari itulah, Komisi D DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) melibatkan dinas kesehatan dan direktur tiga Rumah Sakit Daerah (RSD). Yakni RSD dr Soebandi, RSD Kalisat, dan RSD Balung . 

Menurut Fatmawati, anggota Komisi D DPRD Jember dari Fraksi Partai NasDem, didapat informasi jika anggaran penanganan stunting di Jember mencapai Rp 124 Miliar.

"Anggaran stunting ini menyebar di beberapa OPD," ujarnya. Masih menurut Fatmawati dari tahun 2025  ternyata anggaran stunting dari beberapa OPD jika  ditotal hingga mencapai ratusan miliar.

"Harapan kita dengan adanya anggaran ini bisa menekan angka stunting  dan bisa menjadi lebih tepat sasaran," tegasnya.

Sesuai dengan komisi yang dibidanginya, Fatmawati memang selama ini konsentrasi dalam urusan masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial. Tidak heran, jika selama menjadi wakil rakyat, banyak keluhan terkait masalah tersebut  yang dia terima dan tangani. 

Pihaknya bersyukur, koordinasi dengan layanan kesehatan di tiga rumah sakit milik daerah selama ini bisa dipermudah. Ketika sebagai wakil rakyat ada keluhan dari warga langsung bisa dikomunikasikan dengan tiga rumah sakit daerah tersebut.  

Ini pula yang sempat dia rasakan ketika berkomunikasi dengan Dirut  RSD dr Soebandi yang mempermudah pendampingan pasien tidak.mampu.

"Yang paling saya apresiasi saat pendampingan pasien dari Kencong yang butuh cepat penanganan. Alhamdulillah setelah kami curhat masalah pasien yang mengalami sakit kanker payudara langsung mendapat respons.

Bahkan, setelah dikomunikasikan, pihak rumah sakita memberi atensi luar biasa dengan melakukan penjemputan pasien secara gratis ke rumah pasien.

Memang meski Fatmawati bukan terpilih dari wilayah Kecamatan Kencong, namun selama ini banyak warga yang melapor dan mengeluh soal berbagai masalah kesehatan.

"Jika sudah menjadi anggota dewan, maka semua warga harus dilayani dengan baik. Meski bukan berasal dari dapil saya," tegasnya. (*)

Sumber: