Kendaraan Menumpuk, Simpang Empat Argopuro Jember Akan Ditutup

TAPALKUDA.DISWAY.ID - Untuk mengurai dan mengantisipasi kendaraan yang menumpuk di traffic light, Komisi C DPRD Jember akan menutup simpang empat Argopuro.

Rencana tersebut akan direalisasikan setelah melalui tahapan kajian dengan akademisi, kepolisian, Dinas Perhubungan dan lainnya.

Kemacetan atau penumpukan kendaraan terjadi sangat parah, ketika memasuki Pukul 06.30 hingga pukul 08.00 WIB dan sore harinya pukul 16.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB.

Adapun rencana penutupan simpang empat Argopuro, seperti dari arah jalan Imam Bonjol tidak boleh langsung jalan ke Jalan Gajah Mada dan Argopuro.

Untuk dari arah Jalan Gajah Mada tidak bisa ke Argopuro, dan harus langsung lurus ke Jalan Hayam Wuruk atau ke Jalan Imam Bonjol. Sedangkan dari arah Argopuro, langsung mengarah ke Jalan Gajah Mada.

Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, mengatakan rencana ini muncul berdasarkan banyaknya keluhan masyarakat serta kajian teknis dari akademisi dan Dinas Perhubungan.

“Di Jember ini, mau masuk ke Jalan Gajah Mada macetnya luar biasa. Maka kita mencoba untuk membuat manajemen lalu lintas dengan menutup Simpang Empat Argopuro,” katanya, Rabu (2/7/2025).

Ide penutupan ini sudah dirancang sejak September hingga Oktober 2024. Pihaknya baru berani melangkah setelah ada kajian lengkap dari berbagai pihak.

Komisi C bersama instansi terkait tengah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Rambu-rambu akan segera dipasang di titik-titik penutupan, dan pelaksanaannya akan didukung oleh petugas gabungan.

“Kita memulai sosialisasi tentang penutupan tersebut. Nanti juga ada rambu-rambu, termasuk di titik-titik yang akan menjadi pusat penutupan,” sebut Ardi.

Sedangkan alternatif rute akan disiapkan secara matang, termasuk jalur putar balik. Tujuannya agar kendaraan tidak lagi menumpuk di Jalan yang selama ini sering mengalami overload.

“Akan ada jalan alternatif, pasti ada jalan putar balik,” ujarnya. Ardi menegaskan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, mengingat status jalan nasional.

“Kita sudah komunikasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian Perhubungan, Bina Marga, Cipta Karya, Polres Lantas, dan akademisi karena jalan itu jalan nasional,” jelasnya.

Sumber: