Charles Meikyansah Dorong Kebijakan Ekonomi Berbasis Pancasila
--
Jember – Anggota MPR RI Fraksi Partai NasDem, H. Charles Meikyansah, S.Sos., M.I.Kom, mendorong agar arah kebijakan ekonomi nasional maupun daerah kembali berpijak pada nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip keadilan sosial dan gotong royong. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar di Kabupaten Jember, Selasa (9/12/2025).
Dalam kegiatan yang diikuti oleh pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan pegiat sosial tersebut, Charles menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologi negara, tetapi juga harus menjadi landasan etik dan moral dalam perumusan kebijakan ekonomi dan sistem perbankan.
“Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi tanpa keadilan sosial, pertumbuhan itu bisa menciptakan kesenjangan. Pancasila mengajarkan bahwa kebijakan ekonomi harus memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat, terutama kelompok kecil dan menengah,” ujar Charles.
Ia menilai bahwa pemangku kebijakan ekonomi dan sektor perbankan memiliki peran strategis dalam memastikan akses permodalan dan layanan keuangan yang adil bagi masyarakat. Menurutnya, lembaga keuangan harus ditempatkan sebagai mitra pembangunan, bukan semata-mata instrumen bisnis yang berorientasi pada keuntungan.
“Perbankan dan lembaga keuangan seharusnya menjadi penggerak ekonomi rakyat. Dukungan terhadap UMKM adalah wujud nyata pengamalan sila kelima Pancasila,” tambahnya.
Charles juga menyoroti pentingnya keterkaitan antara Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—dengan stabilitas ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa ketimpangan ekonomi dapat menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa jika tidak diantisipasi melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.
Diskusi yang berlangsung interaktif tersebut turut membahas berbagai tantangan yang dihadapi pelaku UMKM, mulai dari akses pembiayaan, literasi keuangan, hingga perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan.
Melalui sosialisasi ini, Charles berharap nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan ekonomi di daerah, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan.
“Jika kebijakan ekonomi dijalankan dengan semangat Pancasila, maka kesejahteraan, persatuan, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara akan tumbuh secara bersamaan,” pungkasnya.
Sumber: