Anggaran Ludes, Pelayanan Kantor Desa Patemon Jember Lumpuh Akibat Token Listrik Habis

TAPALKUDA.DISWAY.ID - Token listrik di Kantor Desa Patemon Kecamatan Pakusari Jember habis, mengakibatkan pemadaman aliran listrik hingga pelayanan ke masyarakat setempat menjadi lumpuh.

Kejadian ini terjadi sejak Rabu 18 Februari 2026 pukul 08.00 WIB warga yang datang hendak mengurus surat-surat sangat kecewa dan terpaksa pulang, lantaran listrik di kantor desa tersebut tidak menyala karena kehabisan token.

Indra (43), salah satu warga yang hendak mencetak KK, mengaku kecewa atas kondisi tersebut. “Saya mau mencetak KK ke kantor Desa Patemon ini, tapi tadi sampai sini disampaikan Pak Sekdes kalau listriknya padam. Tidak ada tokennya," katanya. 

"Disampaikan juga tidak ada dana untuk beli. Padam ini sejak tadi jam delapanan. Bahkan banyak warga yang antre pelayanan, sekitar delapan sampai sepuluh orang akhirnya pulang karena listrik padam,” sambungnya.

Hal serupa juga disampaikan Nurmalia (36) yang datang untuk memperbarui Kartu Keluarga (KK) miliknya. Dokumen tersebut, sangat dibutuhkan untuk keperluan administrasi di tempat kerjanya.

“Tapi tadi sampai sini kantor desa malah padam listriknya. Padahal KK itu penting buat saya, dimintai data oleh pabrik tempat saya kerja. Waktu itu datang, disuruh tunggu satu minggu. Ini mau saya cek malah padam listrik,” keluhnya.

Sedangkan, Sekretaris Desa Patemon, Djoni Chairiyanto mengatakan jika kehabisan token listrik karena kehabisan anggaran. Dikatakannya, hingga pertengahan Februari ini, anggaran dana desa belum cair, sehingga operasional kantor mengalami kendala, termasuk pembayaran listrik dan layanan internet. 

“Pemadaman ini karena token listriknya habis. Pulsanya itu habis, karena ya mohon maaf anggaran belum turun," ungkapnya. 

"Bahkan perangkat desa juga belum menerima gaji mulai Januari sampai Februari ini,” lanjutnya.

Menurutnya, kebutuhan token listrik untuk operasional kantor desa rata-rata mencapai Rp200 ribu perminggu, yang digunakan untuk menyalakan komputer, dua unit pendingin ruangan, serta mendukung pelayanan administrasi berbasis digital. 

Selain itu, pembayaran layanan WiFi yang jatuh tempo setiap tanggal 20 juga belum terpenuhi, padahal koneksi internet dibutuhkan untuk pelayanan cetak e-KTP, KK, dan administrasi lainnya yang terhubung dengan sistem daring.

“Terus terang kami masih bingung. Biasanya kalau sudah ada bunyi peringatan token hampir habis, kami lapor ke Pj Kades sebelumnya dan langsung dibayarkan dulu, nanti setelah anggaran cair diganti. Tidak pernah terjadi seperti ini,” katanya.

Djoni juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pelayanan. Ia menegaskan akan mengupayakan agar pelayanan bisa kembali normal secepatnya.

“Dari kejadian ini kami minta maaf dengan berat hati pelayanan terhadap masyarakat terganggu. Saya sebagai penanggung jawab administrasi berupaya besok sudah bisa memberikan pelayanan,” ujarnya.(*)

Sumber: