TAPALKUDA.DISWAY.ID - Dalam menyusun program dan sikap politik, PDI Perjuangan saat ini hingga kedepan akan beriringan dengan keinginan rakyat.
Hal tersebut di sampaikan saat Focus Group Discussion (FGD) di salah satu hotel di Jember, Minggu (9/11/2025). Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto mengatakan, jika kegiatan ini merupakan perintah dari DPP PDI Perjuangan.
"Kita memula tradisi baru, bahwa partai politik tidak boleh berjarak dengan masyarakat, seringkali dalam menyusun program, sikap politik, organisasi, perjalanan kepengurusan kemudian di susun sendiri tanpa melibatkan banyak perwakilan masyarakat," katanya.
Sengaja FGD dilaksanakan sebelum melaksanakan Konfercab dan Konferda. Kegiatan ini melibatkan perwakilan masyarakat seperti pakar, akademisi, organisasi perempuan, petani, jurnalis dengan harapan mendapatkan banyak masukan.
"Kita diperintahkan untuk melibatkan banyak perwakilan masyarakat termasuk para pakar untuk menyusun satu sikap politik, dan program partai 5 tahun kedepan dan perbaikan dalam tata organisasi," sebutnya.
"Karena bila gagasan kami sendiri sering tidak nyambung dengan rakyat. Kami ke utara, rakyat inginnya ke selatan. Akhirnya ada gab, dan itu yang kami tidak mau," sambung Widarto.
Wakil Ketua DPRD Jember membeberkan, dalam FGD yang dihadiri puluhan perwakilan masyarakat, banyak masukan yang disampaikan, mulai PDIP menempatkan diri sikap politiknya, terutama di Jember, berkontribusi isu fundamental di Jember, soal kemiskinan, stunting, pendidikan, hukum, perlindungan perempuan dan anak serta lainnya.
"Itu yang menjadi isu yang tadi disampaikan, termasuk hal menangani kemiskinan di Jember, dan pertanian harus di perhatikan paling utama," urainya.
Namun demikian, ada beberapa faktor yang juga perlu didorong, seperti alih fungsi lahan pertanian itu harus dikendalikan dan juga harus memberi masukan ke Pemkab Jember.
Disamping itu, insentif pertanian juga harus dijalankan, termasuk harus konsisten menerapkan soal Harga Pokok Penjualan (HPP) pembelian gabah dari petani serta bagaimana penyerapannya.
Bahkan dalam FGD juga diminta, agar PDIP memberikan pengawasan terhadap kegiatan seremonial yang sering dilakukan Pemkab Jember.
"Memang kami tahu, bahwa seremonial kadang kala juga ada efek domino terhadap perputaran ekonomi. Tetapi harus seremonial yang berdampak, tidak seremonial yang sifatnya pencitraan, tetapi harus seremonial yang memang juga menumbuhkan UMKM, mendatangkan orang luar masuk ke Jember," pesannya.
"Mereka akan mengeluarkan uang di Jember dan itu berdampak pada perputaran keekonomi. Kalau itu yang dilakukan, tentu kita dukung. Kalau seremonial yang sifatnya hiburan belaka dan lebih pencitraan diri, minim efek domino ke masyarakat, tentu kita harus perbaiki kedepan," tegasnya.
Selain berbagai persoalan, PDIP Jember juga mengapresiasi berbagai program pemerintah kabupaten, salah satunya bagaimana mengurangi pengeluaran keuangan masyarakat.
"Contoh program bantuan pangan, beasiswa dan orang jatuh miskin ketika sakit. Sektor kesehatan ini, kami punya UHC dan kita apresiasi," ungkap politisi PDIP. (*)