TAPALKUDA.DISWAY.ID - Program Optimasi Lahan (Oplah) di wilayah Kecamatan Bangsari Jember dikeluhkan oleh sejumlah petani setempat hingga Komisi B DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Mereka kuatir program tersebut kurang tepat dan bermanfaat bagi petani. Menanggapi itu, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah petani, Komisi B DPRD Jember sidak ke lokasi, Selasa (3/2/2026).
"Kami tinjau lapangan terhadap lokasi-lokasi yang dilaporkan masyarakat. Yakni di Desa Tugusari, Tisnogamba dan Banjarsari. Ketiga tempat, kami melihat langsung Oplah yang dana bersumber dari APBN," kata Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto.
Dimana yang dikeluhkan para petani, diantaranya Oplah yang rencana sebagai oenampungan air seperti di Desa Tugusari bisa mengairi sawah sekitar 19 hektar.
"Namun belum diuji, kami melihat di Tugusari situasi debit air tinggi dan Oplah belum bisa memenuhi keinginan petani agar 19 hektar terairi, karena penampungan hanya sedikit," sebutnya.
"Sedangkan di Tisnogambar pembangunan selesai, namun belum optimal karena terkait alat penyedotan air nya belum tersedia. Sehinga pengaliran air belum bisa dilaksanakan," sambungnya.
Dari itu, petani meminta agar dipertemukan dengan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Jember terkait dengan perencanaan.
"Kenapa lokasi tersebut ditempati program Oplah, kedua masyarakat meminta keterbukaan informasi tentang rencana anggaran biaya. Juga meminta hasil dari apa yang dilaksanakan hari ini, manfaat dan efektifitas terhadap optimalisasi lahan pertanian," tegasnya.
Ditempat sama, Hariyanto, petani asal Desa Banjarsari, menjelaskan program Oplah tersebut dinilai perlu adanya evaluasi. Pasalnya tandon air yang dibangun dinilainya kurang tepat, untuk optimasi lahan pertanian.
“Contohnya di desa kami, nilai sarana dan prasarana Oplah, hanya berkisar 10 jutaan, dengan anggaran 91 juta,” katanya.
“Lahan pertanian kami tadah hujan, kami khawatir pada saat musim kemarau, tandon air itu justru tidak berfungsi, karena tidak adanya sumber air,” imbuhnya.
Untuk itu, Hariyanto mendesak agar DPRD Kabupaten Jember mengevaluasi pelaksanaan Oplah, sehingga tujuan dari program tersebut dapat terpenuhi. (*)