Tanggapi Persoalan Sound Horeg, Politisi PKB : Hidupkan Kembali Izin Keramaian

TAPALKUDA.DISWAY.ID - Menanggapi persoalan atau polemik adanya sound horeg, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hafidi menyebut penyelesaian bisa dilakukan dengan kepolisian.

Hal tersebut diungkapkan didepan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember saat hearing di ruang Komisi A DPRD Jember, Senin (21/7/2025).

"Polisi yang memang harus kedepan dalam hal ini, bupati harus merasa malu dengan hal ini, sehingga MUI sampai melakukan kajian seperti ini. Apa bupati dan DPRD cukup hanya malu, tidak," kata Hafidi

Untuk itu, pihaknya akan mengambil langkah berikutnya dan apa yang harus dilakukan. Sedangkan kalau berbicara Peraturan Daerah (Perda), masih satu tahun lagi.

"Satu-satunya jurus yang ampuh adalah menghidupkan kembali izin keramaian yang dilakukan masyarakat, yang dulu dilakukan polres maupun jajarannya," ungkapnya.

Kalau dulu, politisi PKB menceritakan, dimana masyarakat yang akan melaksanakan hajatan memiliki dasar hukum. Sehingga, dilakukan verfikasi awal untuk mendapatkan surat izin dari  Polres.

"Perlu kita tanyakan kepada polres, dasar hukum yang dilakukan melaksanakan keramaian itu dulu, kenapa hanya dilakukan kepada yang sifatnya konser dan sebagainya," tuturnya.

"Dulu ada (surat) dari desa, buku wira-wiri yang ditadatangani RW, RT, Kasun untuk mendapatkan tanda tangan desa, bila mana ada hajatan. Namun ketika diatas seribu orang, maka izin ditempat kepada polres," lanjutnya.

Karena untuk menyelesaikan persoalan sound horeg ini, perlu doa yang mujarab untuk menghentikan. 

"Kita ini puasa 7 hari 7 malam tidak bisa mengapus sound horeg. Kalau Pak Kapolres hari ini, insyallah selesai sound horeg," tegasnya.

Karena adanya sound horeg, Hafidi menyatakan,  mudaratnya luar biasa dan utamanya di desa-desa. Dari itu, ia mengajak seluruh pihak termasuk MUI untuk menemui kapolres.

"Kami komisi A DPRD Jember, mari kapan kami dengan MUI ketemu dengan Kapolres," tandasnya. (*)

Sumber: