TAPALKUDA.DISWAY.ID - Anggota DPRD Jember kecewa berat dengan tindakan eksekutif . Ini lantaran ternyata banyak usulan melalui pokok pikiran (Pokir) dewan yang sudah dibahas dan masuk dalam APBD tidak direalisasikan oleh eksekutif. Padahal usulan melalui pokir tersebut sudah sesuai dengan aturan dan sudah ada anggarannya dan sangat diperlukan masyarakat. Bahkan, banyak anggota dewan yang usulan melalui pokir tidak direalisasikan satu pun. Kekecewaan ini salah satunya diungkapkan David Handoko Seto, Sekretaris Komisi C DPRD Jember.
David menjelaskan, keluhan serupa hampir dirasakan semua anggota dewan yang usulan pokir tidak bisa dieksekusi oleh eksekutif. Hal ini juga sempat disampaikan langsung David dan pimpinan dewan saat melakukan zoom meetting dengan Bapeda (Badan Perencanaan Daerah) Pemkab Jember Senin, 9 Februari 2026.
Yang menyakitkan bagi anggota dewan, kata David, tidak terealisasinya pokir dewan ini, tanpa penjelasan dari pihak eksekutif. Sehingga banyak anggota dewan yang ditagih masyarakat. Ini mengingat usulan pokir salah satunya juga dari serap aspirasi anggota dewan saat turun ke lapangan.
David menjelaskan, usulan pokir ini sudah sesuai dengan aturan dan menjadi hak DPRD Jember. Berbagai aspirasi dari turun di lapangan, dari hearing, dan permintaan masyarakat, maka anggota dewan mengusulkan berbagai program dan usulan untuk direalisasikan oleh eksekutif melalui APBD yang sudah dibahas dengan dewan. Namun kenyataannya, setelah dibahas dan dianggarkan dalam APBD, pihak OPD tidak mengeksekusi dan melaksanakan.
"Bahkan, banyak anggota dewan termasuk saya yang usulan pokir tidak satu pun direalisasikan," ujarnya.
David menegaskan, jangan berprasangka negatif bahwa pokir ini ada niatan jahat untuk bagi-bagi proyek dengan dewan. "Jika dalam pelaksanaan tidak ada kesesuaian dengan aturan, kita menerima. Tapi ini tanpa penjelasan apapun tidak dilaksanakan," tegasnya.
Atas kenyataan tersebut, David meminta Bupati Jember Muhammad Fawait untuk melakukan evaluasi atas kinerja OPD yang tidak melaksanakan pokir usulan dewan.
"Kita ini ditagih masyarakat sesuai yang kami usulkan. Masyarakat dibilang kita ini anggota dewan carpak," tegasnya. Padahal, usulan melalui proposal sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan survei di lapangan. "Tapi kenyataannya tidak direalisasikan," ujarnya
David menambahkan, usulan pokir ini sebenarnya juga mendukung program presiden Prabowo dan juga program bupati. Ada skala prioritas terutama dalam pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan infrastruktur.
Untuk itu, David berharap untuk realisasi pokir tahun 2026 dan juga usulan tahun 2027 benar-benar menjadi perhatian pihak eksekutif. "Jangan sampai kita susah-susah mengusulkan dan membahas tapi pelaksanaannya tidak terealisasi," ujarnya. (*)