TAPALKUDA.DISWAY.ID - Komisi B DPRD Jember meminta Bupati Jember Muhammad Fawait untuk mengevaluasi Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP), Muhammad Djamil.
Beberapa kali kepala dinas tersebut mangkir dari undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Jember. Bahkan juga, saat dimintai data juga terkesan tertutup dan berbelit-belit.
Termasuk RDP kali ini, tentang bantuan optimasi lahan (Oplah) dari Kementerian Pertanian RI sebanyak 107 kelompok tani (poktan) yang menerima bantuan senilai masing-masing sekitar Rp90 jutaan.
"Kita sudah kesekian kali, dan saya kira ini menjadi catatan penting dinas, karena ini ada temuan dan ini tidak ada. Saya akan mengawal khusus untuk bangsalsari ini, agar terselesaikan dan hasil sidak itu dilakukan RDP," kata anggota Komisi B DPRD Jember, Nilam Noor Fadilah, Rabu (18/2/2026).
"Saya usul, data juga tidak pernah Komisi B dapatkan, ini perlu juga kita lapor ke komisi informasi publik. Karena susah kita minta data, jangan-jangan dinas ini alergi dengan kami, padahal fungsinya sama," sambungnya.
Nilam mengaku kecewa dengan kepala dinas TPHP Jember yang selalu diwakilkan bila ada RDP di Komisi B DPRD Jember selaku mitra kerjanya. Politisi Golkar juga akan menyampaikan ke Bupati agar mencopot kepala dinas tersebut.
"Saya benar akan wadul guse betul dinas TPHP ini. Yang datang Mas Kosim terus, kok gak Mas Kosim saja kepala dinasnya, yang selalu datang. Parah ini, kepala dinasnya tidak pernah hadir," kesalnya.
Sementara, Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto mengatakan, dalam RDP dengan Dinas TPHP sebetulnya banyak yang akan disampaikan. Namun karena bukan pimpinan dan hanya bawahan, maka banyak pertanyaan yang belum terjawab secara maksimal.
Salah satunya, anggaran Rp2,2 Miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diantaranya muncul belanja pengadaan pupuk subsidi dan akan diberikan kepada petani tembakau.
"Kelompoknya mana, apa sudah sesuai kelompoknya. Apakah anggaran ini sudah tepat diberikan, dan itu harus ada jawabannya, karena angkanya besar," tegasnya.
"Ini uang rakyat, data penerima tidak ada, kita tidak tahu masih ada apa belum. Maka pentingnya kita sebagai mitra bertemu, agar banyak hal yang harus kita bicarakan," lanjut Candra.
Bahkan juga, saat meminta data bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Dinas TPHP juga enggan memberikan, karena ingin tahu siapa penerima dan siapa kelompoknya.
Disamping itu juga, Komisi B DPRD Jember juga meminta data subsidi solar. "Karena saya mendengar oknum dari dinas pertanian, bermain untuk memberikan rekomendasi," ucapnya.
Bahkan, Candra juga menanyakan peruntukan anggaran ratusan juta buat Mediagram dan Influencer. "Kalau kiranya tidak bermanfaat untuk petani buat apa? Influencer 72 juta, mediagram 108 juta," tanya politisi PDIP.
"Apa gunanya anggaran itu disana, dari pada anggaran itu tidak bermanfaat, kenapa tidak disiapkan untuk anggaran untuk lahan pertanian yang banjir saja," pungkasnya. (*)