Pupuk di Petani Langka, Komisi B DPRD Jember Temukan Input Data RDKK Buruk

TAPALKUDA.DISWAY.ID - Komisi B DPRD Jember saat inpeksi mendadak (sidak) menemukan salah satu kios yang diduga terindikasi menginput data ke elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Pokok (e-RDKK) buruk sekali.

Komisi B DPRD Jember mendapat keluhan dari beberapa petani yang kesulitan mendapatkan pupuk dan bahkan juga di bilang langka.

Usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pupuk indonesia, Komisi B DPRD Jember melakukan sidak ke kios pupuk Sumber Rejeki di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan.

"Kami menerima laporan adanya kelangkaan dan tidak tersedianya pupuk di kios-kios. Setelah kemarin RDP, lalu kita tindaklanjuti, bagaimana kelangkaan pupuk ini bisa terjadi," kata Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, Selasa (27/1/2026).

Candra menyebut, di kios pupuk Sumber Rejeki untuk kuota pupuk urea 77,8 ton dan ponska 72 ton. Namun hingga saat ini masih terserap untuk pupuk urea 10 ton dan ponska 30 ton.

"Kelompok tani di sumber rejeki ini sudah memasuki masa tanam kurang lebih 30 sampai 40 hari. Ini benar-benar satu kondisi, dimana harus dicarikan solusi yang cepat, tepat, agar pada masa tanam masyarakat bisa mendapatkan haknya," sebutnya.

Tidak hanya itu, di kios tersebut juga ditemukan penginputan data di e-RDKK yang kurang baik atau buruk.

"Dimana terindikasi dua orang yang tidak sesuai dengan SPPT nya dan juga dengan jumlah pupuk subsidi yang diterima," ungkapnya.

Dari itu, politisi PDI Perjuangan meminta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat untuk memverifikasi kembali dan melakukan pengecekan terhadap data yang ada.

"Agar kedepan proses input dan pemutakhiran bisa dilakukan dengan baik, sehingga semua petani yang bermukim disini bisa mendapatkan haknya," terangnya.

"Karena indikasi disini jelas, ada satu keluarga, ketua kelompoknya suami - istri mendapatkan jatah pupuk bersubsidi. Kami minta PPL untuk dicermati lagi," lanjutnya.

Ketua Komisi B DPRD Jember yang datang bersama anggota lainnya, akan menunggu proses perbaikan.

"Kami minta PLL agar melakukan verifikasi lagi t erkait apakah memang suami-istri yang ketua kelompok benar-benar saling mendapatkan pupuk bersubsidi," tegasnya. (*)

Sumber: